Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Jumat, 10 Mei 2019 20:13 WIB | Short link: https://news.sumutkota.com/antara/berita/215002/amnesty-pejabat-negara-harus-mentolerir-lebih-banyak-kritik.html
Bagikan Ke :
Facebook Twitter
"Padahal, pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik ketimbang individu yang tidak menduduki jabatan publik," ujar Usman melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat.
Usman kemudian mempertanyakan apa yang dimaksud dengan "ucapan yang melanggar hukum", sebagaimana dimaksud dalam rencana tersebut.
Menurut Usman, tanpa kejelasan apa yang dimaksud dengan "melanggar hukum” maka upaya pengawasan yang dimaksud menjadi rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dari warga negara terhadap pemerintah.
"Lebih jauh rencana ini berpotensi menimbulkan 'over'-kriminalisasi di Indonesia, karena membungkam kritik apalagi lewat pemidanaan, sama saja memperparah kompleksitas permasalahan over-kapasitas penjara di Indonesia," ujar Usman.
Usman menambahkan hak atas kemerdekaan dalam menyatakan pendapat di Indonesia sudah terancam dengan berbagai ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik.
Menurut Usman penggunaan undang-undang pencemaran nama baik, penghinaan atau makar, dengan motif menghambat kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik, berpotensi melanggar hak atas kemerdekaan berpendapat.
"Salah satu yang bermasalah adalah pasal yang memidanakan penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara," ucap Usman.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berencana membentuk tim khusus pengkaji ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum.
Kepada Amnesty International Indonesia, Wiranto menjelaskan bahwa tim yang dibentuk oleh Kemenkopolhukkam bukanlah sebuah badan baru, melainkan sebatas tim asistensi yang terdiri dari beberapa akademisi seperti Muladi, Romli Atmasasmita, Indriyanto Senoadji, hingga Yusril Ihza Mahendra.
Pembentukan tim tersebut dikatakan Wiranto tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik seperti era Orde Baru.
Saksikan Video Amnesty: Pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik Berikut ini..
Amnesty: Pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik |
Bang Naga
|
on 8:49:58am Minggu 22 September 2024 |
Rating 4.5
Artikel Terkait