Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Senin, 24 Juni 2019 14:11 WIB | Short link: https://news.sumutkota.com/antara/berita/225771/jaksa-tuntut-pencabutan-hak-politik-taufik-kurniawan.html
Bagikan Ke :
Facebook Twitter
"Menuntut terdakwa untuk menjalani hukuman tambahan tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya," kata Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin.
Menurut dia, pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk menlindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik.
Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah merusak citra DPT dan menciderai kepercayaan masyarakat.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara
"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata jaksa dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wijantono itu.
Taufik Kurniawan sendiri dituntut hukuman 8 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan fee atas pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga itu.
Jaksa menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.
Terdakwa dinlai terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Saksikan Video Jaksa tuntut pencabutan hak politik Taufik Kurniawan Berikut ini..
Jaksa tuntut pencabutan hak politik Taufik Kurniawan |
Bang Naga
|
on 6:38:14am Minggu 22 September 2024 |
Rating 4.5
Artikel Terkait