Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Sabtu, 20 Februari 2021 15:17 WIB | Short link: https://news.sumutkota.com/antara/berita/370569/dprd-medan-pertimbangkan-pembatasan-honor-phl-di-tengah-pandemi.html
Bagikan Ke :
Facebook Twitter
"Saya menilai Surat Edaran No.900/0647 tentang Honorarium PHL Pemkot Medan Tahun 2021 yang diberlakukan seluruh OPD, terlalu dipaksakan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga di Medan, Jumat.
Terbitnya surat edaran tersebut, lanjut dia, disertai dengan keputusan jumlah nominal honorarium yang diterima tenaga PHL setiap bulan, dan mengacu kepada beban APBD Tahun 2021.
Kebijakan tersebut tanpa memikirkan kondisi beban kesulitan ekonomi, terutama keluarga seorang tenaga PHL yang terdampak pandemi COVID-19 sejak tahun lalu.
Baca juga: Pemkot Medan diminta tegas larang pembangunan di kawasan cagar budaya
Sesuai surat edaran honorarium PHL 2021 sebesar Rp3 juta, lalu dipotong BPJS Ketenagakerjaan Rp187 ribu dan BPJS Kesehatan Rp150 ribu, sehingga PHL mendapatkan honor senilai Rp2,662 juta lebih per bulan.
"Namun perlu juga dipertimbangkan, yakni rasa kemanusiaan. Jangan hanya karena hitungan pengeluaran APBD, masyarakat dikorbankan," kata Ihwan.
Sekda Kota Medan, Wirya Alrahman, mengatakan tidak ada aturan kenaikan honorarium PHL mengikuti upah minimum kota (UMK).
"PHL merupakan tenaga kerja yang diangkat dengan surat keputusan pengguna anggaran, dan tidak memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya.
Saksikan Video DPRD Medan: Pertimbangkan pembatasan honor PHL di tengah pandemi Berikut ini..
DPRD Medan: Pertimbangkan pembatasan honor PHL di tengah pandemi |
Bang Naga
|
on 9:20:59pm Sabtu 21 September 2024 |
Rating 4.5
Artikel Terkait